Bahan Bacaan : Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Ilustrasi Foto : Hutan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), foto doc. Tim Laman

Salah satu amanat dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk membuat Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan) dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu (Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait).

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:

a.   Secara Hubungan dari bagian keaseluruhan hutan / parsial :

Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk: pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen; menghilangkan enclave (pelepasan kawasan) dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau memperbaiki batas kawasan hutan.

b.      Perubahan Wilayah Provinsi :

Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%. 

Perubahan fungsi kawasan hutan meliputi:

1.      Kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.

2.      Kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan   produksi,

3.      Kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan hutan lindung.

4.      Kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa,taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru.

5.      Kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru.

6.      Kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru.

7.      Kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru.

8.      Kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru.

9.      Kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.

10.  Hutan produksi terbatas menjadi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi.

11.  Hutan produksi tetap menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi.

12.  Hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi hutan produksi terbatas dan/atau hutan produksi tetap.

Sumber : Dari Berbagai Sumber

By : Petrus Kanisius – Yayasan Palung